Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa dua rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengaturan kecerdasan buatan (AI) telah diselesaikan dan siap diajukan ke Presiden. Rancangan ini mencakup peta jalan pengembangan AI serta etika penggunaannya, dengan target penerbitan segera di tahun 2026.
Pengungkapan ini disampaikan oleh Ketua Tim Regulasi Peta Jalan, Etika, Tata Kelola, dan Pengawasan AI Komdigi, Irma Handayani, saat dialog publik bertajuk Tantangan Hukum di Era Artificial Intelligence di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026). “Komdigi pada tahun ini, di 2026, sudah menyelesaikan rancangan Peraturan Presiden yang tadi saya sebutkan. Ada dua rancangan Peraturan Presiden, yang pertama tentang peta jalan dan yang kedua tentang etika. Dan ditargetkan kedua rancangan Peraturan Presiden ini akan segera diterbitkan karena sudah pengajuan dari Menteri kami kepada Bapak Presiden,” ujar Irma.
Menurut Irma, kedua rancangan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengatur ekosistem AI di Indonesia. Perpres tentang peta jalan diharapkan memberikan panduan jangka panjang bagi pengembangan teknologi AI nasional, sementara Perpres etika akan menekankan prinsip-prinsip moral, transparansi, dan perlindungan data dalam penerapan AI.
Dialog publik tersebut diikuti oleh berbagai pakar hukum, akademisi, dan pelaku industri digital. Mereka membahas tantangan regulasi AI, termasuk isu privasi, bias algoritma, dan dampak terhadap lapangan kerja. Irma menekankan pentingnya keseimbangan antara inovasi dan pengawasan agar AI dapat mendukung transformasi digital Indonesia.
Pengumuman ini diapresiasi oleh komunitas teknologi, yang selama ini menantikan kerangka regulasi jelas untuk mendorong investasi AI. Komdigi berharap Perpres ini dapat diterbitkan dalam waktu dekat, seiring dengan percepatan adopsi AI di sektor pemerintahan, bisnis, dan masyarakat.
