Jakarta, 25 Maret 2026 – Pemerintah Indonesia resmi membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring secara massal bagi siswa sekolah dasar hingga menengah atas, sebagai langkah antisipasi terhadap potensi krisis global yang dapat mengganggu infrastruktur digital. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim melalui konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (25/3) siang.
Menurut Nadiem, kebijakan ini diambil setelah evaluasi mendalam terhadap risiko global, termasuk ancaman pemadaman internet massal akibat konflik geopolitik, serangan siber skala besar, dan krisis energi yang sedang mengancam berbagai negara. “Kami tidak ingin siswa terjebak dalam ketidakpastian. Pembelajaran tatap muka menjadi prioritas utama untuk menjamin kontinuitas pendidikan, terutama di daerah-daerah dengan akses internet terbatas,” ujar Nadiem.
Keputusan ini sejalan dengan rekomendasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memprediksi gangguan layanan internet hingga 70% di Asia Tenggara jika krisis global memburuk. Data Kemendikbudristek menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, hanya 60% siswa di wilayah pedesaan yang mampu mengikuti pembelajaran daring secara optimal karena masalah jaringan dan perangkat.
Mulai semester genap tahun ajaran 2025/2026, semua sekolah di bawah naungan pemerintah wajib kembali ke mode tatap muka penuh, dengan protokol kesehatan yang disesuaikan. Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran tambahan Rp 5 triliun untuk perbaikan infrastruktur sekolah, termasuk listrik cadangan dan akses air bersih. “Kami siapkan hybrid model sebagai cadangan, tapi hanya jika kondisi stabil,” tambah Nadiem.
Para orang tua dan guru menyambut baik keputusan ini. Ibu rumah tangga di Jakarta Selatan, Siti Rahayu, mengatakan, “Akhirnya anak-anak bisa belajar langsung. Daring sering bikin mereka bosan dan sulit konsentrasi.” Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Didi Sukyadi, memuji langkah proaktif pemerintah. “Ini bijak, mengingat pengalaman masa lalu,” katanya.
Keputusan ini juga memicu diskusi di kalangan pakar pendidikan. Dr. Andi Widjajanto dari Universitas Indonesia menilai, kebijakan ini memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global. Namun, ia menekankan perlunya investasi jangka panjang pada literasi digital agar Indonesia tak tertinggal.
Pemerintah menjanjikan pemantauan ketat terhadap situasi global melalui koordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan lembaga internasional. Update lebih lanjut akan disampaikan dalam 72 jam ke depan.
