Laporan tahunan Amnesty International “Laporan Amnesty 2025” yang baru dirilis menggambarkan kondisi hak asasi manusia (HAM) dunia semakin suram. Organisasi pemantau HAM internasional ini mencatat peningkatan pelanggaran HAM di seluruh dunia, baik oleh negara maupun pihak non-negara, dengan sebagian besar pelaku lolos dari hukuman.
Dalam laporannya, Amnesty menyoroti perilaku “ganas” dari banyak penguasa sepanjang 2025. “Para pemimpin politik seperti Trump, Putin, dan Netanyahu, di antara pemimpin lain, telah melakukan upaya-upaya untuk mendominasi ekonomi dan politik melalui penghancuran, penindasan, dan kekerasan dalam skala besar,” tulis laporan tersebut, seperti dikutip dalam berbagai media global.
Laporan ini dirilis secara serentak di berbagai negara, mengecam tindakan para pemimpin yang memicu pemberitaan internasional sepanjang tahun lalu. Amnesty menekankan bahwa impunitas – ketidakdapatanhukuman pelaku – menjadi tren mengkhawatirkan, memperburuk situasi di wilayah konflik, represi politik, dan penindasan minoritas.
Direktur Eksekutif Amnesty International, Agnès Callamard, menyatakan bahwa “2025 menandai tahun di mana kekuasaan absolut semakin sering disertai kekerasan sistematis.” Laporan ini juga menyoroti kasus-kasus spesifik di Timur Tengah, Eropa Timur, dan Amerika Serikat, meski detail lengkapnya dapat diakses melalui situs resmi Amnesty.
Reaksi awal dari komunitas internasional bervariasi. Beberapa aktivis HAM menyambut laporan ini sebagai panggilan untuk akuntabilitas global, sementara pihak-pihak yang dikritik belum merespons secara resmi. Amnesty mendesak PBB dan negara-negara anggota untuk memperkuat mekanisme penegakan HAM.
Laporan ini menjadi pengingat mendesak di tengah ketegangan geopolitik global saat ini, di mana hak dasar warga semakin terpinggirkan.
