Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah sebagai dampak dari sistem rekrutmen melalui pilkada langsung. Menurutnya, mekanisme tersebut tidak selalu menghasilkan pemimpin berkualitas.
“Jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa, udah gitu aja. Yang milih siapa, nah rakyat (yang pilih), ya, kan. Artinya apa, apakah ini mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung, yang ternyata nggak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus. Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini,” ujar Tito usai rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (13/4/2026).
Pernyataan Tito ini merespons lonjakan kasus OTT yang menjerat sejumlah bupati, wali kota, dan gubernur dalam beberapa tahun terakhir. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat puluhan kepala daerah terlibat praktik suap dan gratifikasi sejak pilkada serentak 2024.
Tito menekankan bahwa pemilihan langsung oleh rakyat, meski demokratis, belum sepenuhnya menyaring calon pemimpin yang berintegritas. “Pilkada langsung memang memberi suara rakyat, tapi hasilnya campur aduk,” tambahnya.
Isu ini kembali mencuat di tengah persiapan pilkada serentak 2027. Beberapa pihak dari DPR dan pakar tata kelola daerah mendukung reformasi pilkada, seperti penguatan peran partai politik atau calon independen dengan syarat lebih ketat. Namun, Tito belum merinci solusi konkret dari pemerintah.
Hingga kini, KPK terus menggelar OTT di berbagai daerah, termasuk kasus terbaru di Jawa Timur dan Sumatera Utara yang menjerat pejabat tingkat provinsi.
