Jakarta – Pemerintah berencana melakukan efisiensi anggaran di berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap dalam batas aman, yaitu maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan ini diumumkan sebagai langkah antisipatif menghadapi tantangan fiskal global.
Menurut pernyataan resmi pemerintah, efisiensi ini tidak akan menyentuh program prioritas yang langsung berdampak pada pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat. Salah satu yang menonjol adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang tetap mendapat alokasi penuh untuk mendukung gizi anak sekolah dan kelompok rentan. Program serupa lainnya, seperti bantuan sosial, kesehatan dasar, dan pendidikan, juga dikecualikan dari pemangkasan.
“Kami berkomitmen menjaga stabilitas fiskal sambil memprioritaskan kesejahteraan rakyat,” ujar Menteri Keuangan dalam keterangan resminya, Selasa (17/3/2026). Efisiensi difokuskan pada belanja non-prioritas, seperti perjalanan dinas, pengadaan barang, dan kegiatan operasional yang bisa dioptimalkan melalui digitalisasi.
Analis ekonomi menilai langkah ini tepat di tengah gejolak harga komoditas global dan fluktuasi nilai tukar rupiah. Namun, mereka meminta transparansi lebih lanjut agar efisiensi tidak menimbulkan disparitas antar-daerah. Pemerintah menargetkan penghematan hingga triliunan rupiah, yang akan dialihkan untuk penguatan cadangan devisa dan infrastruktur strategis.
Kebijakan ini diharapkan mulai diterapkan pada triwulan kedua 2026, dengan pengawasan ketat dari DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
