Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghebohkan dunia dengan pernyataan berani di media sosial Truth Social. Ia mengklaim telah “secara permanen” membuka kembali Selat Hormuz setelah sebelumnya memberlakukan blokade laut di perairan strategis tersebut. Trump bahkan menyebut China “sangat senang” dengan langkah AS dan sebagai imbalannya, Beijing setuju menghentikan pengiriman senjata ke Teheran.
Pernyataan ini disampaikan Trump pada Kamis (16/4/2026), seperti dilansir The Hill dan Independent.co.uk. “Kami telah membuka kembali Selat Hormuz secara permanen. China sangat senang, dan mereka berjanji tidak lagi kirim senjata ke Iran,” tulis Trump dalam postingannya, yang langsung memicu perdebatan global.
Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman, merupakan jalur vital bagi 20% pasokan minyak dunia. Blokade laut oleh AS sebelumnya sempat mengganggu perdagangan internasional, memicu kenaikan harga energi. Klaim Trump ini menimbulkan tanda tanya besar: bagaimana tepatnya AS “membuka kembali” selat tersebut setelah blokade yang ia terapkan sendiri?
Otoritas China belum mengonfirmasi klaim sepihak Trump. Kementerian Luar Negeri China hanya menyatakan bahwa hubungan dengan Iran bersifat “kooperatif dan saling menguntungkan,” tanpa menyebut pengiriman senjata. Sementara itu, Iran melalui perwakilan di PBB menolak tuduhan adanya ketergantungan pada senjata China dan menyebut pernyataan Trump sebagai “fantasi politik.”
Para analis internasional mempertanyakan kebenaran klaim ini. “Ini terdengar seperti diplomasi Trump-style: besar-besaran dan belum diverifikasi,” kata Sarah Wilkins, pakar Timur Tengah dari Council on Foreign Relations. Beberapa pihak menduga pernyataan ini bagian dari strategi Trump menjelang pemilu midterm AS, untuk menonjolkan pencapaian luar negeri.
Hingga kini, tidak ada bukti visual atau laporan independen yang mengonfirmasi pembukaan permanen Selat Hormuz. Armada AS di wilayah tersebut tetap waspada, sementara harga minyak Brent sedikit turun 1,2% menjadi US$82 per barel setelah berita ini menyebar.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan akan memantau perkembangan, mengingatkan dampak potensial terhadap pasokan energi nasional.
